Trending Topik
Selama ini pada tingkat Pemerintahan atau Parlemen Indonesia tidak ada proses formal membicarakan adanya hal yang salah dalam sistem politik Malaysia,"
Berita Terkait
Galeri Terkait
Video Terkait
"Selama ini pada tingkat Pemerintahan atau Parlemen Indonesia tidak ada proses formal membicarakan adanya hal yang salah dalam sistem politik Malaysia," kata Guspi di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, Indonesia juga tak pernah mengeluarkan komentar terbuka yang mengkritik atau mengingatkan Malaysia agar memperbaiki sesuatu. Pak Habibie yang bersahabat dekat dengan Anwar Ibrahim juga tak pernah menjelaskan secara luas mengapa ia ingin mendorong perubahan politik di Malaysia.
Ia mengatakan kontroversi penghinaan atas mantan presiden BJ Habibie oleh Zainuddin, mantan pejabat Malaysia dan politisi UMNO terus berlanjut. Menyusul meluasnya protes dan desakan berbagai pihak di Indonesia agar ia meminta maaf, Zainuddin menolak untuk meminta maaf.
Bahkan ia menuduh Habibie telah melakukan intervensi politik yang dapat membahayakan stabilitas Malaysia. Ia juga menjelaskan bahwa tulisan berjudul "Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim" yang dimuat di Utusan Malaysia itu adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili UMNO.
Dikatakannya sistem politik komando yang dijalankan Malaysia, dan penempatan tulisan di rubrik Editorial koran Utusan Malaysia, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa tulisan itu sesungguhnya adalah suara elit politik Malaysia.
Pendapat Zainuddin katanya adalah ekspresi jujur mengenai keresahan elit politik Malaysia atas intervensi asing terhadap sistem politik Malaysia yang masih terus didominasi oleh UMNO. Intervensi asing itu menambah energi para penentang UMNO untuk menumbangkannya dari kekuasaan.
Lebih lanjut ia mengatakan krisis kepercayaan pada koalisi Barisan Nasional berintikan UMNO yang telah berkuasa sejak kemerdekaan 1957, secara signifikan menghasilkan penambahan kursi oposisi dalam parlemen hasil Pemilu 2008 .
"Meluasnya praktik korupsi oleh elit politik dan kroninya telah menggerus apresiasi rakyat atas kesuksesan ekonomi rezim yang berupaya merepresentasikan kemajemukan ras dan etnis negara itu," ujarnya
Guspi mengatakan UMNO nampaknya mulai retak sejak krisis moneter Asia 1997. Kampanye penggusuran Anwar Ibrahim dari posisi orang nomor dua di tahun 1998 secara kasar (dituduh sebagai homoseksual dan pelaku sodomi), ditengah upaya PM Mahathir menyelamatkan ekonomi Malaysia kala itu adalah indikasinya. Pascalengsernya Mahathir di tahun 2003, rezim makin tak stabil.
"Penggantinya, Abdullah Badawi hanya bertahan lima tahun sebelum karena berbagai tekanan politik mundur tahun 2008 dan digantikan Najib," ujarnya.
Ia menjelaskan perpecahan masyarakat Malaysia amatlah nyata. Tatanan segregatif masyarakatnya terlembaga dalam partai politik, sekolah serta media massa yang terpisah untuk tiap komunitas ras dan bagi komunitas Melayu berlaku sistem hukum berbeda.
"Makin hari Pemerintah makin makin direpotkan oleh terus meningkatnya ketidakpuasan atas kebijakan diskriminasi rasial oleh negara pada komunitas ras minoritas," ujarnya.
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Malaysia, melalui Menteri Besar Tan Abdul Khalid Ibrahim, mendesak mantan menteri penerangan, Tan Sri Zainuddin Mydin, meminta maaf kepada Indonesia atas perkataannya menghina Presiden RI periode 1998-1999, BJ Habibie.
"Kenyataan demikian boleh menjejaskan ikatan dua hal yang kuat antara Malaysia dengan Indonesia dan rakyat kedua negara. Kita mau menegaskan bahwa penulisan Zainuddin tidak mewakili pendirian rakyat Malaysia," katanya dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Kerajaan Selangor mendesak media Utusan Malaysia dan Zainuddin untuk segera meminta maaf kepada Habibie dan seluruh rakyat Indonesia sebelum isu tersebut menjadi lebih buruk.
Khalid Ibrahim mengatakan, Kerajaan Selangor kecewa dengan artikel yang diterbitkan oleh Utusan Malaysia terkait penghinaan terhadap Habibie.
Menurut dia, Indonesia dan Malaysia merupakan sahabat yang mempunyai ciri sama, termasuk sejarah, budaya dan agama, sehingga seharusnya hubungan keduanya tersebut dihargai oleh rakyat kedua negara.
"Ini adalah salah satu sebab mengapa Selangor mengundang BJ Habibie untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya dalam melaksanakan kerja-kerja reformasi negeri, serta memperbaiki proses pendemokrasian," tambahnya.
Pekan lalu, BJ Habibie berada di Selangor selama dua hari sebagai tamu resmi Kerajaan Selangor guna memberikan ucapan selamat kepada sebuah universitas di negara itu.
Namun, kunjungan Habibie tersebut oleh Zainuddin Mydin dianggap sebagai bentuk dukungannya terhadap oposisi Anwar Ibrahim, dengan menyebut mereka sebagai Dog of Imperialism (anjing imperialisme).
Artikel tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk DPR RI yang melayangkan protes keras terhadap Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mohammad Najib Tun Razak (ANTARA)
"Kenyataan demikian boleh menjejaskan ikatan dua hal yang kuat antara Malaysia dengan Indonesia dan rakyat kedua negara. Kita mau menegaskan bahwa penulisan Zainuddin tidak mewakili pendirian rakyat Malaysia," katanya dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Kerajaan Selangor mendesak media Utusan Malaysia dan Zainuddin untuk segera meminta maaf kepada Habibie dan seluruh rakyat Indonesia sebelum isu tersebut menjadi lebih buruk.
Khalid Ibrahim mengatakan, Kerajaan Selangor kecewa dengan artikel yang diterbitkan oleh Utusan Malaysia terkait penghinaan terhadap Habibie.
Menurut dia, Indonesia dan Malaysia merupakan sahabat yang mempunyai ciri sama, termasuk sejarah, budaya dan agama, sehingga seharusnya hubungan keduanya tersebut dihargai oleh rakyat kedua negara.
"Ini adalah salah satu sebab mengapa Selangor mengundang BJ Habibie untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya dalam melaksanakan kerja-kerja reformasi negeri, serta memperbaiki proses pendemokrasian," tambahnya.
Pekan lalu, BJ Habibie berada di Selangor selama dua hari sebagai tamu resmi Kerajaan Selangor guna memberikan ucapan selamat kepada sebuah universitas di negara itu.
Namun, kunjungan Habibie tersebut oleh Zainuddin Mydin dianggap sebagai bentuk dukungannya terhadap oposisi Anwar Ibrahim, dengan menyebut mereka sebagai Dog of Imperialism (anjing imperialisme).
Artikel tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk DPR RI yang melayangkan protes keras terhadap Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mohammad Najib Tun Razak (ANTARA)
Sekitar 1.000 tenaga kerja wanita, sebagian besar berasal dari Indonesia dan Filipina, menggelar aksi damai di Hong Kong, hari Minggu (16/12), menuntut kondisi kerja dan upah yang lebih layak.
Informasi yang dihimpun kantor berita AFP menyebutkan mereka berkumpul di depan kantor pemerintah, meneriakkan yel-yel dan membawa poster, dan bendera dalam berbagai ukuran.
Aksi ini juga sekaligus untuk menandai Hari Pekerja Migran Internasional yang jatuh pada hari Minggu.
"Pemerintah berupaya keras agar kami, pekerja migran Asia, tidak mendapatkan tunjangan yang layak seperti halnya pekerja-pekerja lain," kata Eni Lestari, juru bicara penyelenggara aksi dari Badan Koordinasi Pekerja Migran Asia.
Dibatalkan pengadilan
Pekerja rumah tangga, yang biasanya tinggal bersama majikan, tidak memiliki jam kerja yang standar, dan bisa bekerja hingga 20 jam per hari, papar Lestari yang pernah menjadi pembantu rumah tangga di Hong Kong selama 12 tahun.
Perwakilan pekerja migran asal Filipina, Dolores Balladares, mengatakan upah bulanan pekerja rumah tangga asing hanya naik 60 dollar Hong Kong atau sekitar US$7,7 dalam 13 tahun terakhir, menjadi 3.920 dollar Hong Kong.
Nilai ini jauh dari mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama satu bulan.
Selain meminta upah yang lebih layak, para pekerja migran juga menentang keputusan soal hak mereka untuk menjadi warga tetap.
Maret lalu keputusan pengadilan yang membolehkan pembantu rumah tangga menjadi warga tetap di Hong Kong dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.
PRT di Hong Kong mencapai tidak kurang 300.000 orang, yang berasal dari Indonesia, Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan Nepal.(BBC)
Langganan:
Postingan (Atom)
Popular Posts
-
Tan Abdul Khalid Ibrahim. "Penulisan Zainuddin tidak mewakili pendirian rakyat Malaysia." Jakarta (A...
-
Selama ini pada tingkat Pemerintahan atau Parlemen Indonesia tidak ada proses formal membicarakan adanya hal yang salah dalam sist...
-
Pekerja migran Indonesia menuntut upah yang lebih layak di Hong Kong. Sekitar 1.000 tenaga kerja wanita, sebagian besar beras...